Isu Politik Uang dan Netralitas ASN Menguat di Pilkada Sultra

Isu politik uang dan netralitas ASN dinilai rawan di Pilkada Sulawesi Tenggara. Mitigasi diperlukan guna meredamnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne memaparkan kerawanan dalam pilkada di Sulawesi Tenggara, Senin (9/9/2024). Sejumlah indikator menjadi perhatian, mulai dari keamanan, isu politik uang, hingga netralitas ASN.

KENDARI, KOMPAS — Isu politik uang dan netralitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi dua faktor yang diwaspadai dalam pilkada serentak di Sulawesi Tenggara. Dalam beberapa kontestasi, isu ini terjadi di hampir semua kota/kabupaten dan terkesan sulit ditangani. Perlu upaya maksimal agar kerawanan dalam pilkada bisa teratasi.

Data Pemetaan Kerawanan Pemilu yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra menunjukkan, isu netralitas ASN terjadi di 16 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota di Sultra. Tujuh kota/kabupaten tergolong rawan tinggi, sembilan daerah rawan sedang, dan satu daerah rawan rendah.