Cegah Polarisasi Saat Pilkada, Optimalkan Dialog hingga Fungsi Komite Intelijen

Pemangku kebijakan di daerah mulai mengantisipasi potensi polarisasi di daerah akibat politik identitas Pilkada 2024.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kalbar, Rabu (1/5/2024) di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak.

PONTIANAK, KOMPAS — Pemangku kebijakan di daerah mulai mengantisipasi potensi polarisasi di daerah akibat politik identitas saat Pilkada 2024. Upaya itu dilakukan mulai dari mengoptimalkan berbagai dialog hingga fungsi Komite Intelijen Daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat Manto Saidi, Jumat (7/6/2024), menuturkan, pihaknya menyadari bahwa dampak negatif dari politik identitas berpotensi lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah pihak yang berpotensi menjadi bakal calon kepala daerah memiliki kedekatan emosional erat dengan masyarakat dan calon pemilihnya.