Konferensi Waligereja Indonesia Nilai Sikap Kritis Akademisi Wujud Belas Kasih

Konferensi Waligereja Indonesia menyatakan, sikap kritis akademisi adalah kepedulian pada kondisi demokrasi bangsa.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin saat membuka seminar bertajuk "Bersama Membangun Bangsa: Keterlibatan Umat dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berhati Nurani Melalui Pemilu 2024" di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

BANDUNG, KOMPAS — Konferensi Waligereja Indonesia menilai sikap kritis akademisi dan mahasiswa bukan sentimen negatif atau dukungan untuk calon presiden tertentu. Sikap ini dinilai wujud belas kasih agar demokrasi di Indonesia tidak tercederai.

Hal ini disampaikan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin saat membuka seminar bertajuk ”Bersama Membangun Bangsa: Keterlibatan Umat dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berhati Nurani Melalui Pemilu 2024” di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024). Kegiatan ini digelar memperingati 100 tahun Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Tiga narasumbernya adalah ekonom senior Faisal Basri, Co-inisiator Bijakmemilih.id Abigail Limuria, dan Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karlina Supelli. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan Pius Sugeng Prasetyo menjadi moderator acara ini.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Deklarasi Pemilu Bermartabat dan Sejuk Tanpa Provokasi di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). Sejumlah gerakan pernyataan sikap terkait situasi politik jelang Pemilu 2024 yang dianggap keluar dari jalur demokrasi dan reformasi dilakukan di sejumlah kampus di Surabaya.

Antonius, juga Uskup Bandung, menekankan, sikap lebih kurang 40 akademisi merupakan tanda kemajuan besar di Indonesia. Hal ini menunjukkan ada harapan pemilu terselenggara dengan damai dan demokratis.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Terdegradasi

Menurut Antonius, terdapat dua fenomena yang mengemuka saat ini. Pertama dugaan kecurangan, intimidasi hingga aksi tidak legal, dan tidak sesuai etika serta perasaan moral.

Fenomena kedua, lanjut Antonius, munculnya kritik terhadap pemerintah dari guru besar dan mahasiswa atas dugaan tercederainya proses demokrasi. Ada dugaan pemerintah dan aparatur negara tidak netral dalam Pemilu 2024.

”Pemilu akan berjalan damai apabila terlaksana dengan baik. Hal ini harus didasarkan pada sikap benar, baik, santun, dan saleh,” kata Antonius.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Pemilih menggunakan hak pilihnya dalam simulasi pemungutan suara pemilu 2019, di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (2/4/2019).

Iklan

Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya umat Katolik, agar aktif menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Umat diharapkan memilih dengan hati nurani yang cerdas.

”Pilihlah pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional, berpihak bagi masyarakat miskin dan difabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Antonius.

Belum matang

Faisal Basri berpendapat, kemunduran dalam demokrasi akan berdampak besar dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari angka harapan hidup Indonesia di Asia Tenggara dari data Bank Dunia tahun 2021. Indonesia hanya lebih unggul dari Myanmar.

Ia mengungkapkan, indeks demokrasi di Indonesia juga merosot ke peringkat ke-79 dari hasil penelitian Universitas Gothenburg di Swedia pada 2023. Bahkan, Timor Leste yang baru merdeka 21 tahun memiliki indeks demokrasi lebih baik, peringkat ke-60.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ekonom senior Faisal Basri sebagai narasumber dalam seminar bertajuk "Bersama Membangun Bangsa: Keterlibatan Umat dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berhati Nurani Melalui Pemilu 2024" di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024). Seminar ini diselenggarakan Konferensi Waligereja Indonesia.

”Implementasi demokrasi negara kita belum matang. Hanya negara dengan demokrasi yang baik bisa berdampak pada pertumbuhan kemakmuran lebih cepat, waktu sekolah lebih panjang, serta angka kematian ibu dan bayi yang rendah,” ungkap Faisal.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karlina Supelli menilai, pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua KPK Firli Bahuri hingga Ketua KPU RI Hasyim As’yari masih terkesan didiamkan. Hal ini menunjukkan, terjadi kerusakan dalam cara hidup bernegara.

Ia menyatakan, terjadi pelanggaran etika yang tidak dapat ditoleransi. Kondisi ini terjadi di Indonesia, sebagai negara republik di mana semua kepentingan umum menjadi hak seluruh rakyat.

”Kondisi yang terjadi akhir-akhir adalah seorang pemimpin yang dipilih mekanisme demokratis pelan pelan jadi otoriter. Adanya pelemahan media massa dan orang kritis,” ucap Karlina.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Co-inisiator Bijakmemilih.id Abigail Limuria secara daring menyampaikan materi tentang konten laman Bijakmemilih.id dalam seminar bertajuk "Bersama Membangun Bangsa: Keterlibatan Umat dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berhati Nurani Melalui Pemilu 2024" di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

Narasumber terakhir, Abigail Limuria, menambahkan, pihaknya telah melahirkan laman Bijakmemilih.id jelang Pemilu 2024. Laman ini memberikan referensi bagi pemilih muda, terutama di bawah 40 tahun. Jumlahnya disebut mencapai 107 juta orang.

”Laman ini menyediakan isu terkini, jejak rekam partai politik dan kandidat presiden serta wakil presiden. Kami juga menyediakan data dari Indonesia Corruption Watch dan KPK terkait rekam jejak anggota parpol,” kata Abigail.

Baca juga: Pelanggaran Netralitas di Jabar oleh Camat, Kepala Sekolah, Guru, dan Satpol PP