Aksi Kamisan di Malang: Selamatkan Demokrasi Indonesia

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Pembacaan petisi penyelamatan demokrasi Indonesia dalam aksi Kamisan di Malang, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024).

MALANG, KOMPAS — Sekelompok masyarakat di Malang berunjuk rasa membaca petisi penyelamatan demokrasi Indonesia. Aksi dalam forum Kamisan tersebut juga menyoroti anak haram konstitusi dan pelanggar HAM.

Unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari aksi Kamisan di Malang. Kamisan adalah sebuah aksi menuntut negara menuntaskan pelanggaran HAM di Tanah Air. Peserta aksi berasal dari berbagai golongan, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat sipil.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan peserta aksi secara bergantian berorasi. Selanjutnya, mereka bersama-sama membacakan petisi masyarakat sipil.

“Kegiatan ini memiliki tujuan besar menyelamatkan demokrasi. Ini mengkritik keras adanya paslon yang merupakan produk gagal demokrasi dan anak haram konstitusi,” kata Penantian Ginting, mahasiswa Universitas Brawijaya selaku koordinator aksi, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Petisi Bulaksumur Tuntut Presiden Jokowi Kembali pada Koridor Demokrasi

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Sekelompok masyarakat di Malang berunjuk rasa membaca petisi penyelamatan demokrasi Indonesia dalam aksi Kamisan, Kamis (1/2/2024).

Ginting menyoroti bagaimana demokrasi di Tanah Air sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana konstitusi diubah demi memuluskan kepentingan berkuasa. Hal itu, menurutnya harus dihentikan dan dikritisi. ”Kita harus menyelamatkan demokrasi yang sudah diperjuangkan melalui reformasi 1998,” katanya.

Iklan

Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya.

Meski jumlah peserta aksi Kamisan tidak banyak, menurut Ginting, suara kebenaran harus tetap disuarakan.

“Mungkin jumlah kami kecil. Namun, hal penting dilakukan bahwa hari ini masih ada orang yang sadar bahwa negara tidak becus menyelesaikan pelanggaran ham berat. Bahkan negara melindungi pelaku HAM berat. Meski satu dua orang harus tetap bersuara. Satu hal yang pasti suara itu tak akan pernah mati,” katanya.

Isi petisi masyarakat sipil itu antara lain menyoroti bahwa kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia. NKRI dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Seruan UII: Setiap Pejabat Negara yang Ikut Kampanye Harus Mundur

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Aksi dalam forum Kamisan di Malang tersebut juga menyoroti anak haram konstitusi dan pelanggar HAM.

“Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya,” kata peserta aksi membacakan petisi.

Adapun aksi tersebut juga dilakukan oleh perwakilan perempuan. Yuning Kartikasari, salah seorang perwakilan perempuan, berorasi tentang pentingnya memilih pemimpin prokepentingan perempuan.

“Kita benar-benar butuh pemimpin yang baik. Kami sebagai perempuan harus memperjuangkan hak-hak perempuan. Ke depan, kita butuh pemimpin yang menyuarakan hak-hak anak dan perempuan, bukan yang menyuarakan kepentingan sendiri,” kata Yuning.

Baca juga: Tokoh Bangsa Serukan Jaga Keutuhan di Tengah Pemilu