Perangkat Pemerintah Daerah Diminta Netral untuk Cegah Konflik

Salah satu indikator pemilu ataupun pilkada yang sukses adalah tidak ada konflik yang bisa memicu kekerasan di tengah masyarakat.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Suasana Rapat Koordinasi Camat, Lurah, dan Kepala Desa Se-Sumatera Selatan bertema ”Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Rangka Penanganan Stunting, Pengendalian Inflasi, dan Persiapan Pemilu Damai 2024 di Sumsel”, Jumat (15/12/2023), di Palembang.

PALEMBANG, KOMPAS — Politik identitas membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan hingga hoaks masih rawan mengganggu persatuan masyarakat selama tahapan Pemilihan Umum 2024. Perangkat pemerintahan daerah, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa, diminta netral untuk mengantisipasi timbulnya konflik.

Hal itu disampaikan dalam rapat ”Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Rangka Penanganan Stunting, Pengendalian Inflasi, dan Persiapan Pemilu Damai 2024 di Sumsel”, Jumat (15/12/2023), di Palembang. Hadir dalam kesempatan itu camat, lurah, dan kepala desa di Sumatera Selatan.