Evaluasi APBD-P Lambat, Talaud Tak Bisa Gaji ASN Selama Dua Bulan

Ribuan ASN di Kabupaten Kepulauan Talaud belum gajian selama dua bulan. Evaluasi APBD-P yang lambat di Pemprov Sulut dituding jadi penyebabnya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Puluhan warga Kabupaten Kepulauan Talaud berdemonstrasi di kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Senin (22/7/2019).

MANADO, KOMPAS — Ribuan aparatur sipil negara di Kabupaten Kepulauan Talaud belum mendapatkan gaji selama dua bulan akibat lambatnya proses persetujuan APBD Perubahan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemprov menyangkal anggapan kondisi ini sebagai strategi politik untuk mendiskreditkan Bupati Elly Lasut dalam Pilkada 2024.

Sebulan sejak nota perubahan APBD diserahkan ke pemprov, ratusan warga Kepulauan Talaud menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulut, Selasa (7/11/2023), di bawah panduan mantan anggota DPR, Hillary Brigita Lasut. Mereka menuntut pemprov untuk mempercepat evaluasi perubahan anggaran.