Konflik Terus Terjadi di DOB Papua, Pelayanan Publik Terdampak
Gangguan keamanan tidak hanya membuat warga kehilangan hak atas rasa aman. Pelayanan publik bagi masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, juga terdampak.
JAYAPURA, KOMPAS β Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti gangguan keamanan yang terus terjadi di sejumlah kabupaten provinsi daerah otonom baru di wilayah Papua. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik bagi warga terdampak.
Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey saat dihubungi dari Jayapura, Senin (14/8/2023), memaparkan, terdapat empat kabupaten yang rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Empat daerah ini adalah Intan Jaya, Dogiyai, Nduga, dan Yahukimo.