Hadapi Ancaman Krisis Global, Sentra Industri Padat Karya di Jatim Minta Upah Kluster
Penerapan upah kluster dalam penentuan upah minimum kabupaten dan kota tahun 2023 dinilai mampu menjaga kelangsungan dunia usaha beserta para pekerjanya di tengah ancaman krisis global dan proses pemulihan pascapandemi.
Ketua Apindo Kabupaten Mojokerto Bambang Wijanarko dalam pertemuan dengan pelaku usaha menjelang penetapan upah minimum kabupaten 2023, Kamis (3/11/2022).
MOJOKERTO, KOMPAS — Pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, meminta pemerintah menerapkan upah kluster dalam menentukan upah minimum kabupaten dan kota tahun 2023. Kebijakan itu dinilai mampu menjaga kelangsungan dunia usaha di tengah ancaman krisis global dan proses pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.
Jumlah perusahaan di Kabupaten Mojokerto saat ini sekitar 900 pabrik, baik berskala besar, menengah, maupun kecil. Setiap pabrik rata-rata mempekerjakan 2.000-3.000 karyawan sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja di daerah sekitarnya.