Laut Arafura Dilelang kepada Pemodal, Warga Maluku Protes
Sistem kontrak wilayah penangkapan ikan yang dipegang oleh kelompok pemodal dianggap bakal menggusur nelayan lokal. Masyarakat Maluku protes terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Laut Arafura
AMBON, KOMPAS - Pemerintah menerapkan kebijakan penangkapan terukur dengan hanya mengizinkan perusahan pemegang kontrak menguasai wilayah penangkapan tertentu. Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 718, termasuk Laut Arafura, menjadi sasaran. Masyarakat Maluku protes terhadap kebijakan yang dianggap sebagai pelelangan sumber daya laut bagi para pemodal itu. Nelayan lokal otomatis tergusur.
”Ini namanya Laut Arafura dilelang kepada kelompok pemilik modal dan mereka mengontrak perairan itu dalam kurun waktu tertentu. Hanya mereka yang boleh menangkap ikan di sana. Ini bukan kebijakan yang baik di negara maritim ini,” kata Ruslan Tawari, pengajar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Ambon, Maluku, lewat sambungan telepon pada Minggu (13/3/2022).