Akademisi Unsrat: Pemerintahan di Ibu Kota Baru Harus Demokratis

Jajaran akademisi Sulawesi Utara mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan matang-matang aspek politik dalam rencana pemindahan Ibu Kota. Aspek demokrasi perlu dihadirkan dalam pemerintahan ibu kota baru.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Konsultasi publik naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara diadakan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (17/12/2021).

MANADO, KOMPAS — Jajaran akademisi Sulawesi Utara mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan matang-matang aspek politik dalam rencana pemindahan Ibu Kota. Salah satu caranya yang menjadi perhatian adalah transparansi dalam pemilihan kepala daerah ibu kota baru.

Hal ini mengemuka dalam konsultasi publik antara akademisi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Manado, Jumat (17/12/2021). Konsultasi ini digelar hampir dua tahun sejak Kelompok Kerja (Pokja) Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mulai bekerja pada Januari 2020.