Moeldoko: KSP Kawal Arahan Presiden Terkait Reforma Agraria

Redistribusi lahan terkait program reforma agraria diharapkan juga disertai dengan program pemberdayaan masyarakat. Kantor Staf Presiden mendorong upaya pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi lahan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi terkait program reforma agraria di Gedung Jaya Sabha, Kota Denpasar, Bali, Kamis (16/12/2021). Dalam rapat koordinasi itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) secara khusus membahas penanganan sengketa atau konflik tenurial di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, dan mendorong agar pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi lahan dijalankan.

DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah mengharapkan redistribusi lahan terkait program reforma agraria juga disertai dan dilanjutkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kementerian dan lembaga menjalankan program reforma agraria yang sedang berjalan di 137 lokasi prioritas, termasuk di Bali, sekaligus upaya pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi lahan.

”Sesuai arahan Presiden, setelah sertifikat redistribusi diserahkan pemerintah, diharapkan agar bermanfaat dan menjadi produktif,” kata Moeldoko dalam rapat koordinasi dengan jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat terkait program reforma agraria, yang dilangsungkan dari Gedung Jaya Sabha, rumah jabatan Gubernur Bali, di Kota Denpasar, Bali, Kamis (16/12/2021).