logo Kompas.id
β€Ί
Nusantaraβ€ΊNTT Segera Bahas Miras Lokal...
Iklan

NTT Segera Bahas Miras Lokal Mengacu Perpres

Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya minuman keras berbasis budaya.

Oleh
KORNELIS KEWA AMA
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/gOozVjk0DuJP30U7LG6yc8Y2Cp4=/1024x1702/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F0d516177-9bee-4173-a887-bc1b94f72952_jpg.jpg
KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Para tetua adat di Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, Senin (15/7/2019), menggelar ritual adat Bau Lolon, yakni sumpah adat menggunakan bahan sesajian utama berupa moke, arak, atau tuak, yang dituangkan dalam satu wadah (mangkuk dari tempurung), kemudian masing-masing tetua adat meneguknya dari wadah yang sama.

KUPANG, KOMPAS β€” Para pihak, baik birokrasi pemerintahan maupun penegak hukum, di Nusa Tenggara Timur, mulai menyamakan persepsi legalisasi bisnis produksi minuman lokal warisan budaya, termasuk moke, tuak, atau arak. Hal ini merespons pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang disahkan Februari lalu dan membuka peluang usaha produksi minuman keras berbasis budaya lokal.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Ardu Jelamu di Kupang, Senin (1/3/2021), mengatakan, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini berlaku bagi empat provinsi, yakni Bali, Papua, NTT, dan Sulawesi Utara. Pemprov melihat perpres itu sebagai peluang masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup selain melestarikan budaya daerah.

Editor:
gesitariyanto
Bagikan