Pencairan Anggaran Pilkada di Papua Belum Tuntas

Pencairan anggaran pilkada untuk KPU dan Bawaslu di 11 kabupaten Provinsi Papua belum tuntas hingga bulan ini. Anggaran untuk pengamanan pilkada juga mengalami kendala yang sama.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Sekretaris Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Yuhendar Muabuai

JAYAPURA, KOMPAS — Pencairan anggaran pemilihan kepala daerah bagi penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilu, dan pengamanan pemilu di 11 kabupaten Provinsi Papua belum tuntas. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada pelaksanaan setiap tahapan pilkada.

Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Yuhendar Muabuai, saat dihubungi dari Jayapura, Senin (14/9/2020), mengatakan, baru lima kabupaten peserta pilkada di Papua yang menuntaskan pencairan anggaran pengawasan sesuai naskah hibah perjanjian daerah (NPHD). Lima kabupaten yang realisasi pencairan mencapai 100 persen adalah Mamberamo Raya Rp 10 miliar, Asmat Rp 17,7 miliar, Nabire Rp 10 miliar, Yalimo Rp 15 miliar, dan Yahukimo Rp 20 miliar.