Bupati Jember Disanksi Tidak Terima Hak Keuangan

Gubernur Jatim Khofifah memberikan sanksi administratif kepada Bupati Jember berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama 6 bulan. Bupati Jember Faida dinilai menjadi penyebab keterlambatan penyusunan R-APBD 2020.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

(Kiri-kanan) Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Subki, Bupati Jember Faida dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berdiskusi tentang penanganan ambruknya ruko di Pertokoan Jompo di Kecamatan Kaliwates, Jember, Selasa (3/3/2020). Dari 31 unit ruko milik pemerintah daerah di Pusat Pertokoan Jember, 10 di antaranya ambruk pada Senin (2/3/2020), sedangkan 21 unit ruko lainnya akan segera dirobohkan.

BANYUWANGI, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sanksi administratif kepada Bupati Jember berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan. Bupati Jember Faida dinilai menjadi penyebab keterlambatan penyusunan rancangan peraturan daerah APBD Jember pada 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 700/1713/060 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Bupati Jember. Dalam surat tersebut dijelaskan, alasan pemberian sanksi didasari pada hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap penetapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.