Polemik Makam Sesepuh Sunda Wiwitan Ancam Keberagaman
Penghentian pembangunan makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dapat mengancam keberagaman di Indonesia.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2Fddbbb520-4283-4024-83ad-3c7d8ba46611_jpg.jpg){kind=logo}
Anggota DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (kanan), mengunjungi Pangeran Djatikusumah (berpakaian putih), sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Paseban, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (24/7/2020). GKR Hemas mengkritik pemerintah daerah yang diduga menghalangi pembangunan makam Pangeran Djatikusumah dan istri.
KUNINGAN, KOMPAS — Penghentian pembangunan makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, rentan mengancam keberagaman di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kuningan diminta ikut menghargai kebudayaan lokal dan tidak mendiskriminasi masyarakat adat.
Desakan tersebut antara lain disuarakan anggota DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq, dan KH Marzuki Wahid dari Fahmina Institute saat berkunjung ke Paseban di Cigugur, Kuningan, Jumat (24/7/2020). Mereka bertemu dengan Pangeran Djatikusumah, sesepuh sekaligus pimpinan penghayat Sunda Wiwitan.