Biaya Membengkak, Pemda Diminta Bantu Pemenuhan APD untuk Penyelenggara dan Keamanan

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tak hanya segera mencairkan dana hibah pemilihan kepala daerah atau pilkada, tetapi juga membantu pemenuhan alat pelindung diri bagi petugas penyelenggara dan keamanan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Meichelle Wenur (48), anggota Panitia Pemungutan Suara, menunjukkan bekal tisu, cairan pembersih tangan, dan botol air mineral yang ditempeli stiker Komisi Pemilihan Umum Manado ketika melaksanakan verifikasi faktual di Kelurahan Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (1/7/2020).

BANJARMASIN, KOMPAS — Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 dipastikan membengkak. Sebab, pelaksanaan setiap tahapan pilkada harus dengan protokol kesehatan. Pemerintah daerah tidak hanya diminta segera mencairkan dana hibah pilkada, tetapi juga membantu pemenuhan alat pelindung diri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pilkada dalam situasi pandemi membuat jumlah tempat pemungutan suara bertambah karena jumlah pemilih di setiap TPS dikurangi dari 800 orang jadi 500 orang. Konsekuensinya, jumlah petugas penyelenggara dan keamanan, perlengkapan pilkada, serta alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan juga bertambah.