Pembangunan Perbatasan Dinilai Tidak Maksimal

Sinergi program dalam membangun wilayah perbatasan sungguh diperlukan. Hal tersebut penting mengingat selama ini pembangunan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Pasar perbatasan Motaain-Batugade-Timor Leste bakal hanya dikunjungi warga RI di perbatasan saja setelah warga Timor Leste tidak diizinkan masuk wilayah RI untuk menghindari masuknya virus korona ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan wilayah perbatasan dinilai belum maksimal karena dilaksanakan secara sektoral dengan pendekatan dari atas ke bawah. Untuk itu, diperlukan payung hukum yang lebih kuat, yaitu undang-undang.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng ketika dihubungi, Rabu (18/3/2020), di Jakarta mengatakan, masalah pengembangan wilayah perbatasan sangat kompleks. Tidak hanya karena melibatkan banyak pihak, tetapi juga karakteristik wilayah perbatasan juga berbeda-beda, yakni berupa daratan dan kepulauan.