Integrasi Pelayanan Publik, Komitmen Kepala Daerah Menentukan

Integrasi pelayanan publik di kabupaten/kota di Indonesia membutuhkan keinginan kuat dari kepala daerah. Komitmen mereka sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah sangat menentukan, tapi belum semua kepala sepakat.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Mal Pelayanan Publik Banda Aceh diresmikan pada Selasa (3/12/2019). Mal tersebut integrasi layanan publik.

BANDA ACEH, KOMPAS — Integrasi pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota di Indonesia membutuhkan keinginan kuat dari kepala daerah. Komitmen mereka sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah sangat menentukan, tetapi belum semua kepala daerah memiliki keinginan tersebut.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa, seusai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh, Selasa (3/12/2019), menuturkan, komitmen kepala daerah menjadi persoalan utama dalam perbaikan layanan publik.