Sertifikasi Pengelolaan Tanah untuk Cegah Konflik di Yogyakarta
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberi petunjuk teknis dan sertifikasi pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F516515d9-7b91-4a47-959d-7d1c789d54b4_jpg.jpg){kind=logo}
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berfoto dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X (kiri) dan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X seusai pemberian petunjuk teknis dan sertifikat terkait tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (15/11/2019).
YOGYAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberi petunjuk teknis dan sertifikasi pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya tanah tersebut bisa terdaftar dengan baik guna meminimalkan konflik terkait status kepemilikannya.
Petunjuk teknis dan sertifikat diberikan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Jumat (15/11/2019).