Tingginya Biaya Politik Masih Jadi Sumber Masalah
Tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah mendorong banyak kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat.
Ilustrasi
SOLO, KOMPAS — Tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah mendorong banyak kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat. Setelah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, dikhawatirkan akan banyak kepala daerah juga melakukan tindak pidana korupsi. Aparat pengawasan intern pemerintah diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi di daerah.
”Tahun 2020 akan ada 270 pilkada (pemilihan kepala daerah). Saya khawatir, kalau sistemnya masih seperti sekarang, biaya politik masih tinggi, ya, nanti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kerjanya hanya nangkap-nangkap,” kata komisioner KPK, Alexander Marwata. Ia membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2019 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9/2019).