pengendalian banjir
Sumur Resapan Kurang Efektif, Warga DKI Abai Tata Air
Tanpa anggaran khusus, proyek sumur resapan dilanjutkan tahun depan di DKI. Untuk pengendalian banjir secara luas, keterlibatan aktif warga diperlukan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2Fdc49cafe-409f-4a69-8a5f-f2960d6b2143_jpg.jpg){kind=logo}
Tahap akhir pembuatan sumur resapan di Jalan Soekanto, Jakarta Timur, Kamis (18/11/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pengendalian genangan dan banjir di Jakarta tidak cukup hanya dengan memperbanyak sumur resapan. Peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan air juga diperlukan.
Dosen Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Rudy Tambunan, saat dihubungi Jumat (3/12/2021), menyebutkan, Jakarta melirik pembangunan sumur resapan pertama kali pada tahun 1980-an. Sistem ini dipilih untuk mengejar kecepatan pembangunan permukiman yang masif karena urbanisasi.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 12 dengan judul "Proyek di 2022 Tanpa Pihak Ketiga".
Baca Epaper Kompas
