Pelarangan Bersepeda, Disorientasi Kebijakan dalam Pengendalian Covid-19

Dalam diskusi virtual tentang mobilitas Selasa siang, ITDP dan Greenpeace Indonesia menilai upaya pelarangan bermobilitas dengan sepeda di Jalan Sudirman kurang pas, tidak sesuai dengan aturan dan inisiatif awal.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para pekerja berjalan di dekat jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Beberapa waktu lalu Komisi III DPR mengusulkan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin karena menuai banyak kontroversi di masyarakat. Jalur sepeda di kawasan tersebut hanya ramai digunakan oleh pesepeda pada akhir pekan atau hari libur. Sepeda belum menjadi sarana transportasi yang membudaya di tengah masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Pada pekan terakhir pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di DKI Jakarta, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menemukan pelarangan sepeda melintas di Jalan Sudirman, Jakarta. ITDP dan Greenpeace Indonesia menilai pelarangan itu sebagai disorientasi kebijakan mobilitas saat pandemi Covid-19.

Bondan Andriyanu, Juru Bicara Iklim Greenpeace Indonesia, dalam diskusi virtual tentang ”Kebijakan Mobilitas Warga Masa Pandemi untuk Siapa?” yang digelar ITDP Indonesia, Rame Rame Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Pertuni DKI Jakarta, Selasa (24/8/2021), menyebutkan, pelarangan merupakan salah satu bentuk disorientasi kebijakan mobilitas selama pandemi. Sepeda yang merupakan moda kendaraan ramah lingkungan malah semakin dibatasi.