logo Kompas.id
β€Ί
Metropolitanβ€ΊJabodetabek Butuh Pengetatan...
Iklan

Jabodetabek Butuh Pengetatan Makro

Kasus positif Covid-19 yang terus bertambah memicu kepala daerah seperti Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wali Kota Bogor Bima Arya mendukung pembatasan ketat se-Jabodetabek.

Oleh
Aguido Adri/Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/QIH6aQKW6sKRS8gh0AriFum7bhQ=/1024x684/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F0f917dbc-269a-48f4-92e8-fdedc8f58824_jpg.jpg
Kompas/Priyombodo

Petugas medis dengan mengenakan hazmat memeriksa tabung oksigen pasien yang menjalani perawatan sementara di selasar instalasi gawat darurat RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, yang dipenuhi pasien Covid-19, Selasa (22/6/2021). Lonjakan pasien Covid-19 membuat rumah sakit kewalahan. Bahkan, sejumlah pasien harus mengantre di luar IGD.

BOGOR, KOMPAS β€” Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat angka tertinggi konfirmasi kasus positif harian, yaitu 447 kasus, pada Selasa (29/6/2021). Pemerintah Kota Bogor saat ini menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pengetatan makro di Jabodetabek. Pemkot Bogor siap menjalankan kebijakan pengetatan makro karena kondisi kasus positif Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan.

”Kami terus meminta pemerintah pusat mengambil kebijakan cepat dan tegas terkait pengetatan makro di Jabodetabek. Saya mendengar akan segera ada keputusan pengetatan itu, semoga hari ini. Apakah pengetatan jam operasional atau penutupan, kita tunggu,” kata Wali Kota Bima Arya saat meninjau kesiapan tenda instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, kemarin.

Editor:
nelitriana
Bagikan