DPRD DKI Jakarta Siap Bahas Revisi Perda Tata Ruang dan Zonasi

DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta siap merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Sejumlah proyek infrastruktur yang mengubah tata ruang Jakarta diakomodasi dalam revisi itu.

KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS

Pulau D dilihat dari jembatan yang menghubungkannya dengan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tidak ada aktivitas di Pulau D pasca-penyegelan 932 gedung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Juni 2018. Penyebabnya adalah ketiadaan izin mendirikan bangunan.

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi atau RDTR dan PZ Nomor 1 Tahun 2014 siap memasuki pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta untuk revisi. Revisi akan memasukkan sejumlah perubahan terkait tata ruang Jakarta terbaru, juga untuk menyesuaikan dengan kegiatan strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tanggul laut di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (23/11/2018). Kementerian PUPR sudah menuntaskan pembangunan tanggul pantai sepanjang 4,5 kilometer dengan perincian di Muarabaru 2,3 km dan di Kalibaru 2,2 km. Keberadaan tanggul dianggap penting untuk mengantisipasi laju penurunan muka tanah pesisir utara dan penahan banjir rob.