Pemerintah Diminta Awasi Ketat Mobilitas, Tes, dan Pelacakan

Pemerintah jangan tidak boleh kecolongan dengan membiarkan bebas mobilitas warga. Pelonggaran PSBB dan aksi demonstrasi akan berdampak kluster keluarga semakin luas.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ibu-ibu PKK di lingkungan Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, berkeliling menyosialisasikan gerakan 3 M di tengah pandemi di sekitar kawasan warung makan PKL di Jalan Kesehatan, Tanah Sareal, , Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2020). Sosialisasi gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) terus dilakukan di sejumlah wilayah di Bogor seiring pandemi Covid 19 masih berlangsung. Hingga kini masih banyak warga yang abai akan bahaya virus korona di sekelilingnya.

BOGOR, KOMPAS — Pekan ini, Satuan Tugas Nasional Covid-19 mulai meninjau kesiapan dan kelayakan satu hotel di Kota Bogor untuk penanganan pasien tanpa gejala. Sementara itu, pelonggaran di Jabotabek dan aksi demonstrasi dikhawatirkan berdampak kluster keluarga semakin meluas. Pemerintah perlu memikirkan lagi untuk mengawasi ketat mobilitas warga dan mengencarkan tes kesehatan dan pelacakan.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pengajuan hotel sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 dengan gejala ringan atau orang tanpa gejala (OTG) sedang dalam peninjauan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, salah satunya tentang skema pembiayaan.