Dampak Aturan Mudik Tak Jelas, Serba Salah PO Bus Saat Pandemi

Saat pemerintah sudah melarang mudik, malah keluar SE Dirjenhubdar yang membolehkan perjalanan dengan syarat tertentu. Kebijakan baru dinilai tidak tegas dan malah membuat pengusaha transportasi publik serba salah.

KOMPAS/BNPB

Data Persebaran Kasus Covid-19 di Indonesia

Sepekan sebelum Idul Fitri 2020, terminal-terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di DKI Jakarta tetap beroperasi meski tak banyak penumpang atau bus yang stand by. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pun dinilai tidak tegas dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat No HK.201/1/2/DRJD/2020 tentang Pengaturan penyelenggaraan transportasi darat selama masa dilarang mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019.

Shafruhan Sinungan, Ketua DPD Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta, Senin (18/5/2020), menjelaskan, adanya aturan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan itu memang membuat serba salah. Di satu sisi, pengusaha angkutan, khususnya bus, sudah mulai kehabisan cash flow karena sudah tidak beroperasi selama dua bulan, tetapi di sisi lain masih diminta beroperasi terbatas.