RUU Hukum Pidana Ancam Program Pemerintah
Dari kanan, Praktisi Kesehatan, Mitra Kadarsih; Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Abdul Muiz Ghazali; Perwakilan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Imanuel Sembiring; dan Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersepakat untuk mengusulkan agar ada pembahasan ulang secara bertahap terhadap RKUHP dan harus melibatkan banyak pihak, Jakarta, Minggu (29/7/2018).
JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjadi bom waktu bagi program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. Sedikitnya ada empat ketentuan dalam RUU HP yang jika dibiarkan akan berdampak pada program kesehatan pemerintah.
”RUU HP seharusnya menjamin warga hidup nyaman, aman, dan sejahtera, bukan membuat kecemasan dan ketakutan bagi warga,” kata Mitra Kadarsih, praktisi kesehatan, di Jakarta, Minggu (29/7/2018).