Komisi HAM PBB: Pemilu Myanmar Kedok Legitimasi Junta
Pemilihan umum yang tengah disiapkan oleh junta militer Myanmar sama sekali tidak bertujuan merayakan ataupun melestarikan demokrasi di negara itu.
Seorang pria menyeberangi jalan yang nyaris kosong saat mogok sunyi untuk memprotes dan memperingati dua tahun kudeta militer Myanmar di Yangon, Myanmar, 1 Februari 2023.
GENEVA, RABU — Penyelidik independen untuk Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan laporan bahwa pemilihan umum yang hendak diselenggarakan dalam dua bulan ke depan sebagai kedok untuk meligitimasi kekuasaan junta militer Myanmar. Ia meminta agar negara-negara di dunia menghentikan dukungan terhadap junta, terutama dalam aspek bantuan militer dan penjualan persenjataan.
Laporan itu disusun Tom Andrews, akademisi dari Amerika Serikat yang dipercaya sebagai penyelidik independen untuk Komisi HAM PBB. Berkas laporan diluncurkan secara daring pada Selasa (31/1/2023) malam waktu setempat atau Rabu (1/2/2023) pagi waktu Indonesia.