Malaysia Benahi Pengelolaan Pekerja Migran

Pemerintah Malaysia memutuskan menunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola pekerja migran. Sistem Maid Online yang dikhawatirkan akan dilebur dalam sistem satu kanal yang sekarang terus diperbaiki.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd. Kadir (tiga dari kiri, depan) bertemu pimpinan sejumlah media di Jakarta, Jumat (30/12/2022). Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengubah pengeloaan pekerja migran kini menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, Kompas — Pemerintah Malaysia mencoba membenahi pengelolaan dan perlindungan tenaga kerja di negaranya, yang sebelumnya dikelola oleh lebih dari satu lembaga, kini menjadi di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan pekerja migran di bawah Kementerian Dalam Negeri diharapkan mengakhiri sengkarut perlindungan pekerja migran di negeri jiran tersebut dan memberikan jaminan lebih terhadap para pekerja migran, termasuk pekerja migran asal Indonesia.

Hal demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd. Kadir saat bertemu sejumlah pemimpin media di Jakarta, Jumat (30/12/2022). “Kabinet Malaysia, yang kini dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah memutuskan tidak akan melibatkan berbagai kementerian. Dulu ada dua kementerian (yang menangani). Sekarang satu saja, yaitu Kementerian Dalam Negeri,” kata Zambry.