Tata Kelola Dana Pandemi yang Inklusif
Kesenjangan pembiayaan pandemi telah mendorong pembentukan Dana Pandemi dari negara-negara anggota G20. Secara resmi, pendanaan tersebut telah diluncurkan dalam Presidensi G2O Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sesuai memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait puncak pertemuan menteri keuangan dan menteri kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11/2022). Dalam pertemuan tersebut telah dibentuk Dana Pandemi yang dapat digunakan untuk penanganan pandemi yang lebih baik di masa mendatang.
NUSA DUA, KOMPAS– Dana Pandemi yang resmi diluncurkan dalam Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan pandemi secara global di masa depan. Tata kelola dari pemanfaatan dana ini pun perlu dipastikan inklusif, terutama bagi negara miskin dan berkembang sehingga tujuan untuk mencapai kesetaraan benar-benar terwujud.
Pandemi Covid-19 telah menunjukkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global. Kesenjangan pembiayaan dalam penanganan pandemi pun terhitung amat besar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia telah mengestimasikan biaya yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut mencapai 10,5 miliar dollar AS.