Masyarakat Adat Australia Barat Meminta Lebih Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan
Warga Aborigin di Australia Barat menginginkan agar masyarakat adat lebih banyak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Keterlibatan itu penting agar tidak ada lagi kasus perusakan situs-situs keramat dan bersejarah.
Seorang pengunjuk rasa mengangkat poster dengan latar belakang petugas polisi yang berjaga saat ribuan orang menghadiri protes Hari Australia di Melbourne, Australia, Selasa (26/1/2021). Pemimpin suku Aborigin mengatakan bahwa ada ”ketidaktahuan yang disengaja” di Australia tentang sejarah negeri itu.
PERTH, RABU — Masyarakat adat di Negara Bagian Australia Barat meminta pemerintah merevisi rancangan perubahan Undang-Undang Perlindungan Warisan Budaya. Mereka menginginkan agar masyarakat adat lebih banyak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak ada lagi kasus perusakan situs-situs keramat ataupun situs bersejarah milik masyarakat adat.
Dilansir dari media SBS News, 20 perwakilan masyarakat adat dari berbagai suku berkumpul di gedung parlemen Australia Barat pada Rabu (8/9/2021). Mereka rapat dengan Menteri Urusan Aborigin Australia Barat Stephen Dawson mengenai UU Perlindungan Warisan Budaya yang aslinya diterbitkan pada tahun 1972.