PM Muhyiddin Minta Persetujuan Raja untuk Berlakukan Keadaan Darurat
Politik Malaysia kembali bergolak setelah Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berencana menerapkan negara dalam kondisi darurat jika mendapat persetujuan Raja. Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi, menolak rencana itu.
Foto bertanggal 29 Februari 2020, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin melambaikan tangan ke arah kamera para pewarta foto ketika hendak menemui Raja Malaysia.
KUANTAN, JUMAT — Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meminta persetujuan Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI Sultan Abdullah untuk mengumumkan keadaan darurat di negara itu. Keadaan darurat yang diusulkan mencakup percepatan sidang paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 November mendatang dan memastikan bahwa pembahasan anggaran tidak akan berujung pada pemilihan umum yang dipercepat.
Pada saat yang sama, Muhyiddin juga mendapat tantangan dari Anwar Ibrahim, Presiden Partai Keadilan. Perdana Menteri yang baru memegang tampuk kekuasaan selama beberapa bulan hanya disokong mayoritas tipis di parlemen saat ini. Kegagalan untuk meloloskan anggaran akan berujung pada mosi tidak percaya pada pemerintahannya dan memicu pada percepatan pelaksanaan pemilihan umum, yang seharusnya dijadwalkan berlangsung pada 2023.