Pemerintah Didorong Lanjutkan Perbaikan Tata Kelola Sawit

Upaya perbaikan tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit melalui moratorium perlu dilanjutkan dan diperkuat. Ini bisa membawa dampak positif bagi Indonesia yang menjadikan sawit sebagai penghasil devisa penting.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Areal perkebunan kelapa sawit PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS  — Moratorium izin perkebunan sawit yang ditetapkan pemerintah pada 2018 akan berakhir 19 September 2021. Sejumlah pihak meminta kebijakan ini diperpanjang, mengingat perbaikan tata kelola sawit masih belum tercapai.

Permasalahan itu mulai dari kebun di kawasan hutan hingga rendahnya produktivitas. Apabila hal-hal ini bisa diselesaikan, dampak positif yang didapatkan di antaranya dukungan pasar global, peningkatan produktivitas, ataupun pencapaian komitmen iklim.