Bank Dunia Didorong Tak Kendor

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Edo Rakhman, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jumat (5/10/2018) di Jakarta, menunjukkan 10 standar kebijakan sosial dan lingkungan (ESF) Bank Dunia. Kebijakan ini mengikuti regulasi di negara pemohon utang. Walhi serta sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar perlindungan sosial dan lingkungan tetap menggunakan standar internasional. Ini karena standar pada aturan lokal kerap diregulasi untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional.

JAKARTA, KOMPAS— Peran Bank Dunia dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di dunia perlu ditingkatkan. Hal itu menjadi salah satu fokus dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali yang akan dihadiri oleh lebih dari 20 ribu peserta dari 189 negara, pada 8-14 Oktober 2018.

Pertemuan pun menandai dimulainya penerapan kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial baru yang disebut Enviromental and Social Framework (ESF) terhadap proyek investasi yang pembiayaannya dimulai 1 Oktober 2018. Jadi ESF menggantikan standar keamanan atau safeguard Bank Dunia sebelumnya, yang selama ini digunakan untuk menilai permohonan utang, syarat-syarat yang harus dipenuhi negara peminjam dalam proses, pelaksanaan, dan evaluasi proyek yang pembiayaannya berasal dari hutang.