Pembenahan Program Pendidikan Dokter Spesialis Belum Jelas

Upaya membenahi program pendidikan dokter spesialis menyusul kasus perundungan belum jelas akan seperti apa.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Suasana kampus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/8/2024). Undip mengupayakan gerakan zero bullying atau nihil perundungan di wilayahnya. Para korban diminta melapor jika merasa mengalami perundungan.

JAKARTA, KOMPAS — Perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang mencuat belakangan ini di sejumlah perguruan tinggi negeri harus menjadi perhatian banyak pihak, dari sisi pemerintah tidak hanya Kementerian Kesehatan tetapi juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, hingga kini upaya pembenahan yang dilakukan Kemendikbudristek masih tidak jelas.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Sri Suning Kusumawardani di Jakarta, Kamis (5/9/2024), mengatakan, Kemendikbudristek turut intensif bekerja menangani kasus perundungan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis. ”Ada yang menangani untuk komunikasi publiknya. Dari Kemendikbudristek ada dari Inspektorat Jenderal yang sudah intensif bekerja,” katanya.