Otak-atik Anggaran Pendidikan demi Biaya Kuliah yang Terjangkau

Pembiayaan kuliah masih jadi tantangan karena subsidi pemerintah terbatas. Anggaran pendidikan perlu dievaluasi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sebagian mahasiswa melakukan aksi protes dengan mendirikan tenda di dekat Gedung Balairung Utama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (28/5/2024). Aksi itu untuk memprotes UGM yang menerapkan iuran pengembangan institusi (IPI) ke semua golongan uang kuliah tunggal (UKT) jalur mandiri, kecuali Golongan Nol.

Biaya kuliah di perguruan tinggi negeri semakin mahal, sementara subsidi pemerintah semakin tidak memadai. Penundaan kenaikan biaya kuliah mahasiswa baru tahun 2024 memang mampu meredam gelombang protes mahasiswa. Namun, yang dibutuhkan bukan solusi sementara, melainkan itikad baik untuk memastikan pendidikan tinggi terjangkau bagi semua kalangan.

Persoalan biaya kuliah yang tinggi dan subsidi pemerintah yang minim menuntut evaluasi pola penggunaan anggaran fungsi pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengkaji hal ini bersama Panitia Kerja (panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR.