Pendidikan bermutu untuk semua jadi janji pemerintah untuk mendukung kemajuan bangsa. Partisipasi berbagai elemen bangsa dibutuhkan.

 Perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga nonpemerintah lain banyak membuka pendidikan nonkedinasan. Pemerintah dan Komisi X DPR tengah mengevaluasi.

Dana riset dan jurnal ilmiah berbayar kemungkinan menjadi pos pengeluaran yang turut terpangkas alokasi belanjanya. Kualitas pendidikan tinggi dipertaruhkan.

Usulan perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional diambil alih DPR setelah inisiasi pemerintah ditolak tahun 2022. Perubahan dibutuhkan untuk perbaikan pendidikan.

Unjuk rasa koalisi masyarakat sipil di Jakarta, Jumat (21/2/2025) ini, sempat diwarnai vandalisme. Namun, massa aksi membubarkan diri tanpa kerusuhan, Jumat malam. 

Kenaikan biaya kuliah bisa menjadi hambatan bagi banyak generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Pemotongan anggaran pendidikan dapat mengganggu akses dan kualitas pendidikan serta mengancam masa depan bangsa. Anggaran pendidikan harus sesuai amanat konstitusi.

DPR belum menyepakati pemangkasan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu memastikan efisiensi ini tidak melanggar ”mandatory spending” 20 persen anggaran pendidikan.