Menyuarakan Pemilu Damai dan Mendorong Perempuan Berperan di Parlemen

Peran perempuan di kancah politik sangat penting, termasuk dalam menghadapi Pemilu 2024.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Para deklarator menyerukan Deklarasi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Deklarasi ini diserukan oleh 33 perempuan yang mewakili berbagai organisasi perempuan dan intelektual. Mereka menyatakan sikap atas lemahnya keberpihakan terhadap perempuan dalam visi, misi, dan agenda yang diusung calon presiden pada Pemilu 2024.

Pemilihan umum seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang disambut gembira seluruh rakyat, sebagaimana penggalan lirik lagu Mars Pemilu yang diciptakan Mochtar Embut. ”Pemilihan umum telah memanggil kita/Seluruh rakyat menyambut gembira/Hak demokrasi Pancasila/Hikmah Indonesia merdeka/...”, demikian liriknya.

Lagu tersebut seharusnya mengajak masyarakat Indonesia untuk bergembira menyambut Pemilu 2024. Namun, yang terjadi belakangan ini justru sebaliknya. Bukannya menyambut gembira, menjelang hari-H pemungutan suara, seperti pemilu-pemilu sebelumnya, sejumlah masyarakat justru terperangkap dalam suasana yang tidak gembira.

Beberapa komunitas, termasuk di komunitas perempuan, obrolan tentang calon presiden dan wakil presiden bisa menjadi obrolan serius yang berujung pada saling menghujat dan akhirnya suasana menjadi tidak gembira lagi. Tak ada yang mau mengalah.

Baca juga: Jaga Persatuan, Kejujuran, dan Keadilan dalam Pemilu

Di media sosial, aksi membela sang capres atau cawapres pun bahkan jauh lebih menghangat. Narasi yang dilontarkan langsung, maupun unggahan-unggahan pernyataan di medsos, bisa menjadi viral, dengan perdebatan yang berkepanjangan dan sambung-menyambung. Jadilah ”perang cuitan” di medsos tak terhindarkan.

Semakin mendekati tanggal pencoblosan, 14 Februari 2024, suasana yang tidak gembira semakin terlihat dalam pertemuan tatap muka langsung. Di berbagai momen pertemuan, entah itu dalam arisan, pertemuan formal, bahkan dalam pertemuan keagamaan, suasana gembira bisa saja tiba-tiba berubah jadi tegang kalau ada yang mulai memancing atau sekadar melemparkan guyonan seputar capres/cawapres.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Warga melintas di dekat mural bertema Pemilu 2024 di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (28/1/2024). Elite politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan saling hormat antarkontestan.

Namun, ada juga komunitas yang mencoba menghadirkan suasana gembira. Di sebuah pertemuan komunitas, misalnya. Untuk foto bersama saja suasana bisa saja tiba-tiba berubah menjadi riuh. Hitungan atau ajakan untuk siap bergaya saat dipotret pun menjadi sangat sensitif. Bahkan, intonasi pemotret pun bisa jadi sumber perdebatan.

Meski tidak sampai adu fisik dan jotos-jotosan, perbedaan pilihan bisa membuat beberapa orang yang tadinya bersahabat bisa saling sindir. Fenomena ini mendorong berbagai organisasi perempuan di Tanah Air mengajak para perempuan di berbagai profesi agar menjadi pelopor pembawa damai di tengah kepanikan, ketegangan situasi, bahkan perpecahan.

”Ingatlah semua ini terjadi dalam kurun waktu tertentu. Tetap tenang dan jangan gampang terprovokasi. Jadilah cerdas dan paham serta sadar akan pilihan sesuai hati nurani,” ujar pendeta Deety Mambo, Ketua Umum Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), dalam Webinar Meningkatkan Peran Perempuan di Parlemen, Minggu (28/1/2024).

Perempuan Indonesia diajak menjadi benteng perdamaian yang kokoh dan teguh, menyuarakan pemilu yang damai dan aman. Deety mengajak semua bergandeng tangan, menjalani kedamaian, menguntai persaudaraan yang saling menguatkan dan saling mendoakan.

Iklan

Kehadiran perempuan berkualitas yang semakin bertambah di parlemen diharapkan dapat memberi warna di legislatif sehingga melahirkan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan.

”Apakah perempuan bisa berperan dalam kancah pemilu ini sebagai pembawa damai, penggerak perdamaian di tengah suasana pemilu yang sangat rentan dengan konflik dan kebencian? Kita berharap perempuan tidak menjadi bagian dari pelaku ketidakdamaian, di tengah pemilu kita kali ini,” ujar Pendeta Liesje Sumampow, tokoh perempuan Kristen.

Tak hanya itu, Liesje mendorong perempuan untuk berjuang bersama agar perempuan-perempuan berkualitas hadir di parlemen. Hal ini mengingat seperti pemilu sebelumnya, Pemilu 2024, tetapi menjadi ajang pertaruhan bagi perempuan untuk mewujudkan kuota 30 persen perempuan. Kehadiran perempuan berkualitas yang semakin bertambah di parlemen diharapkan dapat memberi warna di legislatif sehingga melahirkan peraturan perundangan yang berpihak pada perempuan.

Baca juga: Koalisi Perempuan Serukan Tujuh Catatan Kegentingan Demokrasi

Akhir Desember 2023, lebih dari 30 organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menyerukan tujuh catatan kegentingan situasi demokrasi menjelang Pemilihan Presiden 2024. Mereka menilai visi-misi, serta rencana program para capres dan cawapres belum sepenuhnya berpihak pada hak kelompok rentan, termasuk perempuan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengikuti secara daring acara Kompas Talks dengan tema Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan PerempuanPada Pemilu 2024 di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Bersama perjuangkan keadilan

Ajakan pada perempuan untuk berperan dalam pemilu 2024 juga disuarakan Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani. Ia mengajak para perempuan untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai gerak bersama memperjuangkan keadilan bagi Indonesia. Ia berharap perempuan bisa berperan optimal dalam fungsi penyelenggaraan parlemen periode mendatang.

Baca juga: Perempuan Mengalami Diskriminasi Regulasi hingga Beban Domestik

Karena itu, menurut Andy, perempuan harus menyiapkan diri, membekali diri dengan keterampilan, memiliki sumber daya dan kapasitas, serta mampu menghimpun informasi yang berguna untuk agenda setting bangsa Indonesia. ”Perempuan juga harus memiliki keterampilan dalam mengelola perbedaan pendapat dan kebestarian atau daya cakap untuk melenting dari satu situasi yang sifatnya permukaan, tetapi memeriksa sampai ke dasar kemudian menimbang perbedaan untuk mendapatkan jalan keluar terbaik,” tuturnya.

Perempuan juga diajak untuk tampil dengan memiliki akuntabilitas, etika, dan nilai prinsip. Sebab, peran perempuan menjadi penting, untuk menjaga bangsa Indonesia, sebagaimana pesan proklamator kemerdekaan RI, Mohammad Hatta, yakni ”Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta”.