Potensi Selisih Biaya JKN Rp 19 Triliun, Mitigasi Pendanaan Perlu Disiapkan

Risiko defisit pada dana jaminan sosial kesehatan semakin besar. Kenaikan iuran bagi peserta perlu dipertimbangkan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mengurus kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tanggungan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RS Siloam Semanggi, Jakarta, Senin (12/11/2018). JKN-KIS mempertemukan mereka yang membutuhkan pengobatan tetapi kurang mampu secara ekonomi dengan mereka yang sehat tetapi memiliki kemampuan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS — Biaya manfaat yang dibayarkan dalam program Jaminan Kesehatan terus meningkat, sedangkan iuran yang diterima stagnan. Akibatnya, selisih biaya JKN makin besar dengan proyeksi Rp 19 triliun pada 2024. Jika tidak diantisipasi, potensi defisit pada dana jaminan sosial kesehatan bisa terjadi.

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, biaya manfaat yang harus dibayarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk biaya promotif dan preventif pada 2024, diproyeksikan lebih dari Rp 176,8 triliun.