Penerima Bantuan Sosial Sebaiknya Bukan Perokok

Satu persen belanja rokok turut meningkatkan peluang kemiskinan rumah tangga sebesar 6 persen. Maka dari itu, seleksi penerima bantuan sosial perlu memasukkan indikasi bebas rokok.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Barang bukti saat pemusnahan barang bukti rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (18/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pengendalian konsumsi rokok pada penerima bantuan sosial di Indonesia belum optimal dijalankan. Pengawasan dan sistematika pemberian bantuan, penaikan harga rokok, serta pembatasan iklan rokok adalah kunci untuk menurunkan konsumsi rokok terhadap penerima bantuan sosial.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 175 Pasal 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian Konsumsi Rokok di Kementerian Sosial melarang pengeluaran dana bantuan sosial untuk membeli rokok. Dana bantuan sosial tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), dan Bantuan Sosial Khusus.