Koalisi Sipil Desak Bank BUMN Berhenti Mendanai Investasi Energi Kotor

Bank-bank BUMN ditengarai masih mendanai energi kotor, seperti industri batubara. Padahal, Indonesia masih membutuhkan dana Rp 1.917 triliun untuk pembiayaan energi terbarukan dan konservasi energi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivis Jeda untuk Iklim aksi bersih-bersih energi kotor dari batubara di depan Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Aksi ini mengingatkan kepada lembaga keuangan untuk segera melepaskan diri dari lingkaran bisnis energi batubara. Salah satu target aksi iklim Pemerintah Indonesia untuk net zero emission lebih cepat dari tahun 2060, tetapi sejumlah bank masih tetap memberikan pembiayaan pada sektor energi penyumbang emisi terbesar, yaitu batubara.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mempertanyakan komitmen bank-bank milik pemerintah yang dinilai belum berkontribusi besar membantu Indonesia mengurangi emisi karbon. Bank-bank nasional hingga kini masih mendanai industri sektor energi kotor, seperti perusahaan batubara. Sementara porsi pendanaan untuk mendukung energi bersih minim sehingga upaya mengatasi krisis iklim lambat.

Dalam laporan koalisi sipil Bersihkan Bankmu tahun 2022 menunjukkan, Bank Mandiri masih mendanai sindikasi kredit pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa 9 dan 19, serta pinjaman pada perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy. Bank BRI masih mendanai sejumlah proyek PLTU Pangkalan Susu, Tarahan II, dan PLTU 2 Riau-Selat Panjang. BRI juga mendanai pembangunan PLTU Ultra Super Critical yang merupakan bagian dari proyek 35.000 megawatt.