Redistribusi Lahan Terkendala Pemerintah Daerah
Rapat Koordinasi Kebijakan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya diikuti sejumlah wakil gubernur dan kepala dinas.
Suasana Rapat Koordinasi Kebijakan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (19/1/2023). Dalam rapat diundang perwakilan dari setiap pemerintah daerah. Walakin, hanya sejumlah wakil gubernur dan kepala dinas lingkungan hidup yang hadir.
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak sembilan juta hektar lahan kawasan hutan proyek Tanah Obyek Reforma Agraria terkendala data dari pemerintah daerah. Data itu dibutuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendistribusikan lahan secara tepat sasaran.
Demikian hasil Rapat Koordinasi Kebijakan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (19/1/2023). Dalam rapat diundang perwakilan dari setiap pemerintah daerah. Walakin, hanya sejumlah wakil gubernur dan kepala dinas lingkungan hidup yang hadir.