Pengajuan Bersama Warisan Budaya Berdasarkan Kajian Sejarah

Pengajuan warisan budaya tak benda secara ”single nation” atau nominasi tunggal ke UNESCO dibatasi setiap dua tahun. Pengajuan secara multinasional menjadi salah satu strategi mengatasi keterbatasan kuota itu.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengurus desa wisata menata wayang yang dipajang di joglo yang menjadi pusat kegiatan pengurus desa wisata di Dusun Butuh, Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (2/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pengajuan warisan budaya tak benda secara multinasional atau joint nomination bersama negara lain ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan kuota pendaftaran. Namun, langkah ini harus berdasarkan kajian sejarah dan kondisi sosial budaya yang mumpuni.

Hingga 2021, Indonesia mempunyai 1.728 warisan budaya tak benda (WBTB) nasional. UNESCO baru menetapkan 12 WBTB dari Tanah Air sebagai intangible cultural heritage (ICH). Dalam pengajuan tunggal atau single nation, setiap negara hanya bisa mengajukan satu nomine warisan budaya setiap dua tahun.Namun, pengajuanmultinasional tidak didasarkan pada kuota itu.