Koalisi Masyarakat Minta Pemegang Izin HTI Dievaluasi
Sebanyak 1.073 desa berpotensi konflik dengan perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri. Peninjauan izin-izin tersebut diperlukan untuk menghindari konflik.
Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (Kiri) menyampaikan materi diskusi saat acara peluncuran buku Kontestasi Ruang Hidup Bunga Rampai Konflik HTI di Indonesia, di Arya Duta Suites Semanggi, Jakarta, Rabu (9/11/2022),
JAKARTA, KOMPAS — Penyelesaian konflik perusahaan hutan tanaman industri atau HTI dengan masyarakat dinilai masih lamban. Koalisi masyarakat menuntut agar izin HTI dievaluasi serta menghentikan pemberian izin baru. Deretan konflik yang selama ini terjadi menjadi sinyal pendorong bagi pemerintah untuk membenahi dan memperbaiki sistem serta praktik tata kelola hutan oleh perusahaan HTI.
Direktur Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat (LPESM) Riau Woro Supartinah menjelaskan, pemerintah dapat melakukan audit perizinan dan memberikan kejelasan tata batas atas lahan yang diberikan kepada perusahaan.