Masyarakat Sipil Bawa 8 Isu Perempuan Indonesia ke Sidang Dewan HAM PBB

Pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia hingga kini masih menghadapi sejumlah persoalan. Sejumlah upaya terus dilakukan dengan berbagai tantangannya. Kebijakan yang berpihak pada perempuan sangat penting.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivis perempuan dalam aksi damai memperingati Hari Perempuan Internasional di kawasan silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2022). Para aktivis menyuarakan dan mengampanyekan hak kerja yang layak, perlindungan, keadilan, dan melawan segala bentuk kekerasan pada perempuan.

JAKARTA, KOMPAS — Kendati ada sejumlah kemajuan dan perubahan, kondisi perempuan di Tanah Air, utamanya terkait pemenuhan hak asasi manusia, masih membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah. Sejumlah permasalahan yang masih mendera itu antara lain terkait kesehatan, perempuan dalam konflik, perempuan desa dan adat, isu kekerasan berbasis jender daring, sunat perempuan, dan perempuan dalam bencana.

Situasi hak asasi manusia (HAM) perempuan itu diangkat menjadi catatan kritis dalam laporan dan rekomendasi yang disusun sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam CEDAW Working Group Indonesia (CWGI). Catatan ini akan menjadi masukan dan rekomendasi dalam Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada November 2022.