Jaga Keberlanjutan Program JKN
Pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih menghadapi sejumlah kendala terkait pembiayaan. Sejumlah intervensi dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F25660cac-3c0b-487b-8cee-84cc75450061_jpg.jpg){kind=logo}
Inda (36) bersama pasien lain menjalani cuci darah atau hemodialisis di Klinik Hemodialisis Tidore, Cideng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020). BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan mitra kerja mengimplementasikan kemudahan layanan bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang rutin menjalani cuci darah melalui pemindai sidik jari atau finger print tanpa perlu membuat surat rujukan kembali.
JAKARTA, KOMPAS — Ketimpangan fasilitas dan mutu layanan serta masalah pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih terjadi di masa pandemi Covid-19. Agar penerapan program itu berkelanjutan, sejumlah strategi perlu diterapkan, meliputi pemanfaatan pajak dosa, penerapan prinsip farmaekonomi, dan pemanfaatan mahadata.
Direktur SMERU Research Institute Widjajanti Isdijoso dalam diskusi daring bertajuk ”Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Berkelanjutan”, Selasa (20/10/2020), di Jakarta, mengemukakan, sejumlah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pembiayaan JKN belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih defisitnya pembiayaan JKN.