Kejar Target Prabowo, Kementerian Keuangan Evaluasi Insentif Pengembangan Panas Bumi

Insentif sudah cukup banyak. Risiko eksplorasi ditanggung pemerintah. Namun, pengembangan panas bumi masih terhambat.

KOMPAS/AGNES THEODORA

Suasana di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Unit 1 di Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS — Pengembangan energi panas bumi di Indonesia selama ini belum optimal meskipun potensinya besar. Guna mendukung tercapainya swasembada energi pada 2028-2029 sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana mengevaluasi insentif lama dan mengkaji opsi insentif baru.

Panas bumi atau geotermal merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo, selain batubara dan sawit. Potensinya pun sangat besar. Akan tetapi, pengembangan energi tersebut selama ini kerap terkendala oleh masalah keekonomian proyek.