Pengembangan Kakao dan Kelapa Diserahkan ke BPDPKS, Pungutan Dijanjikan Tetap

Pengembangan kakao dan kelapa diserahkan ke BPDPKS. Pemerintah menjanjikan pungutan ekspor tidak naik.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan seusai mengikuti rapat tertutup terkait kakao yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan budidaya dan industri kakao dan kelapa kini ditambahkan menjadi tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Namun, hal ini dijanjikan tidak akan menambahkan pungutan yang dikenakan pada ekspor kakao dan kelapa.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup terkait badan pengelola kakao dan kelapa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024). Hadir dalam rapat yang berlangsung mulai pukul 13.30, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.