Benahi Problem Distribusi, Optimalkan Serapan Pupuk Subsidi

Lambatnya penerbitan SK penetapan alokasi pupuk subsidi juga kerap membuat petani terlambat mendapatkan pupuk tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Diskusi kelompok terarah dengan tema Meninjau Kembali Kebijakan Subsidi Pupuk” digelar Harian Kompas di Jakarta, Rabu (10/7/2024). Narasumber pada diskusi ini, yaitu Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha; anggota Komisi IV DPR, Slamet; anggota Komisi VII DPR Mulyanto, Sekjen Masyarakat Singkong Indonesia Heri Soba; Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan Zulharman Djusman; serta akademisi IPB University, Dwi Andreas Santosa, dan dosen Universitas Padjajaran, Yayan Satyakti.

JAKARTA, KOMPAS – Serapan pupuk subsidi masih rendah karena sejumlah problem distribusi. Salah satunya akibat terganjal prosedur birokrasi di daerah. Untuk itu, problem tersebut perlu segera dibenahi sembari terus mengoptimalkan serapan pupuk subsidi.

Tahun ini, pemerintah telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Namun, enam bulan berlalu, serapan pupuk bersubsidi baru terealisasi 32,6 persen per 30 Juni 2024. Sebanyak 7,58 juta petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) juga belum menebus pupuk.