Terlalu Banyak Program di APBN Transisi, DPR Minta Pemerintah Fokuskan Rencana Kerja

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpamitan seusai memberikan pandangan pemerintah saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024). Agenda rapat adalah penyampaian pandangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti banyaknya program dan kebijakan yang mesti diakomodasi dalam Rancangan APBN 2025 alias APBN Transisi dari rezim Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Untuk menata kembali ruang fiskal di RAPBN 2025, DPR pun meminta pemerintah menajamkan kembali belanja prioritasnya tahun depan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, penajaman belanja prioritas itu dibutuhkan karena terlalu banyak program prioritas yang perlu diakomodasi dalam RAPBN 2025. Di sisi lain, ruang gerak fiskal pemerintah sudah sangat terbatas, bahkan tidak ada lagi ”kemewahan” untuk menjalankan APBN ke depan.